Yogyakarta 9 April 2019 – Dalam rangka menyambut pesta demokrasi, Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif 2019 banyak yang mendiskusikan bagaimana menjadi pemilih cerdas, mulai dari menghadapi hoax hingga menanggapi aksi golput. Tensi di masyarakat sendiri membuat masyarakat terbagi menjadi setikanya menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pendukung pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma’ruf Amin, pendukung paslon Prabowo-Sandi dan kelompok yang memilih untuk golput. Berbagai diskursus yang bergulir di masyarakat seakan terlalu larut dalam pesta demokrasi yang dilangsungkan dalam satu hari, 17 April mendatang, seakan luput mendiskusikan bagaimana partisipasi masyarakat terutama pemuda dalam mengawal politik Indonesia dan pasca pemilu?

Menanggapi kegelisahan tersebut, Youth Studies Centre (YouSure) FISIPOL UGM mengadakan Bincang Muda bertajuk “Pemuda dan Politik: Mengawal Pemilu 2019 dan Sesudahnya”  dengan menghadirkan tiga pembicara dari latar belakang yang berbeda, yaitu Sabrang “Noe” Mowo Damar Panuluh, Gendis Syari Widodari dan Wisnu Prasetya Utama. Selain itu, hadir pula Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus yang menjadi panelis dalam diskusi ini, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FISIPOL, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI).

Menurut Wisnu Prasetya Utama, dosen Departemen Komunikasi Universitas Gadjah Mada, dalam momen pemilu ini kita perlu melihat fenomena golput di kalangan anak muda sebagai ekspresi politik yang tidak terfasilitasi oleh media. “Fenomena golput karena tidak adanya ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Lalu kita tidak melihat mengapa golput, yang kita lihat adalah banyak elit politik yang kemudian menyerang golput. Misal Romo Magnis menyerang golput dengan kata-kata yang kasar seperti stupid, kelainan mental. Ketika kemudian media memberi ruang yang sangat lebar kepada omongan elit semacam itu, kita tidak diajarkan untuk mendiskusikan mengapa ada orang yang protes? Menurut saya bukan soal golputnya, tapi ada anak muda yang punya ekspresi politik dan tidak terpolarisasikan kepada dua paslon yang makin ekstrem,” papar Wisnu ketika menanggapi maraknya gerakan golput yang ramai dibincangkan di media sosial di kalangan anak muda.

Wisnu juga menyayangkan banyak elit yang memanfaatkan partisipasi anak muda hanya sebagai ceruk elektoral. Tidak ada bahasan dari para elit mengenai anak muda secara programatik, baik itu pada elit tua mau pun muda. Hal yang sama diamini Gendis, pembicara dari YouSure, bahwa seringkali para elit berlomba-lomba untuk menjadi paling millennial, sedangkan mengabaikan partisipasi anak muda secara penuh. Dalam situasi politik seperti ini, menurut Gendis anak muda tidak diberi kesempatan untuk memilih, melainkan dipaksa untuk memilih dan memiliki juru selamat yang menentukan masa depannya.

“Sekarang pilhannya ada dua: mencari eksistensi dengan mengaku, ‘aku sudah gerak’, atau kita benar-benar mau melakukan transformasi kebijakan ketika ada yang salah,” ujar Gendis ketika membicarakan peran anak muda dalam berdemokrasi. Bagi Gendis, peran anak muda adala menentukan agenda setting, dimana tidak lagi menitikkan isu pada aktor. Ketika anak muda tidak lagi menitikkan isu pada aktor, maka relasi patron-klien yang sudah mendarah daging bisa mulai dihilangkan, sehingga gerakan anak muda yang bersifat ekstra parlementer bisa kembali diharapkan untuk mengawal kebijakan elit.

Merespon pendapat Gendis, agar dalam berpolitik anak muda tidak terfokus pada aktor maka perlu terlebih dahulu mengetahui tujuan yang ingin dicapai dalam berdemokrasi. Dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai, kita bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Sabrang menganalogikan memilih pemimpin dengan memilih bus ketika sedang berpergian, “ibaratnya ketika kita hendak memilih bus, apakah kita memilih berdasarkan sopirnya? Tentu kita memilih berdasarkan trayeknya, tujuannya. Namun, dalam proses kita berdemokrasi melalui pemilihan presiden ini, apakah pernah kita membahas tujuan dari dua belah pihak? Yang ada hanya kampanye sopir.” Untuk itu, ia menghadirkan aplikasi Pantau Bersama yang memungkinkan penggunanya untuk memantau Pemilu 2019. Salah satu fitur yang menarik di aplikasi ini adalah Understanding over Branding yang membantu memahami kecenderungan pilihan politik para pengguna jika didasarkan pada wacana yang ditawarkan oleh masing-masing calon pemimpin.

Diskusi kali ini menjadi momen reflektif bagi anak muda dalam berpolitik. “Diskusi HMI mengenai anak muda pun jauh dari bahasan mengenai politik elektoral. Jadi, kalau ditanya apakah mereka (para elit politik nasional) sudah mengakomodasi kepentingan anak muda atau belum? Sebenarnya kami pun tidak mengakomodasi itu,” papar perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Sedangkan menurut perwakilan dari GMNI, bahwa anak muda perlu berpikir secara substantif agar tidak hanya dijadikan alat berkampanye dalam politik praktis. Menyambung hal tersebut, perwakilan Dewan Mahasiswa (DEMA) Fisipol mengatakan bahwa anak muda memiliki aspirasi politik yang sangat beragam, jika memang belum terakomodasi, setidakya aspirasi anak muda harus diakui oleh para elit.

Reporter: Ge Tilotama

Photo: Rizky Yoga

Yogyakarta, 12 Maret 2018 – Membangun ruang yang inklusi seharusnya menjadi kesadaran bersama mengingat kita hidup di dalam masyarakat yang beragam. Dalam membangun ruang yang ramah bagi semua kalangan, maka perlu adanya kemauan untuk saling memahami kebutuhan satu sama lain dan bagaimana cara memenuhinya. Untuk itu, Youth Studies Centre Fisipol UGM pada hari Selasa, 12 Maret 2019 mengadakan diskusi bulanan yang dikemas ke dalam acara Bincang Muda bertajuk “Geliat Perempuan Muda Marjinal Menggugat Keterbatasan Ruang Ekspresi”. Sesuai dengan judulnya,diskusi kali ini menghadirkan tiga pembicara perempuan yaitu Dea Safira Basori, Nuning Suryatiningsih dan Jessica Ayu Lesmana yang memiliki latar belakang pengalaman berbeda dalam menyuarakan hak-haknya.

Nuning, ketua Yayasan Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL) menuturkan bahwa di Yogyakarta yang diklaim sebagai kota Inklusif saja kaum difabel merasa belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas yang layak di ruang publik. Selain itu, Nuning juga menyayangkan kebijakan pemerintah bagi difabel dalam hal pekerjaan, “memang saat ini perusahaan-perusahaan sudah membuka peluang lebar-lebar untuk difabel, namun kualifikasinya tinggi, sedangkan penyiapan tenaga kerja tidak maksimal, akhirnya lagi-lagi kami tertinggal.”

Selain itu, Nuning mengatakan jika penyandang disabilitas adalah perempuan, maka ia mendapatkan multi diskriminasi, terlebih dalam kasus pelecehan seksual terhadap perempuan difabel. Dalam kasus tersebut seringkali para korban takut untuk melapor karena belum optimalnya dukungan hukum untuk kaum difabel. Nuning menyampaikan data yang dimiliki CIQAL mengenai kasus kekerasan seksual di DIY selama empat tahun terakhir bahhwa dari 126 kasus, hanya 7 kasus yang sampai ke pengadilan, sisanya berakhir damai. Bagi Nuning fasilitas ruang publik yang tidak optimal, kebijakan yang tidak tepat sasaran serta hukum yang tidak berpihak pada kaum difabel bagi kaum difabel dikarenakan kegagalan pembuat kebijakan dalam memahami kaum difabel. Pada kenyataannya, dalam membuat kebijakan untuk kaum difabel, justru tidak melibatkan kaum difabel itu sendiri.

Ketidak mampuan masyarakat dalam memahami perbedaan juga turut disampaikan oleh Jessica, aktivis transpuan. Menurutnya, kegagalan memahami transpuan adalah akar dari tindakan bullying yang sering diterima oleh transpuan. Keluarga seringkali tidak bisa menerima kondisi anggota keluarganya yang transpuan, masyarakat pun menolak, terlebih pemerintah menggolongkan transpuan ke kelompok gelandangan dan pengemis (gepeng), bagi pemerintah pun transpuan dianggap sebagai masalah sosial. Hal ini membuat para transpuan merasa terenggut hak-haknya. Kkegagalan memahami transpuan berujung tidak hanya pada tindakan olok-olok dari masyarakat, namun juga berujung pada transpuan yang putus sekolah lalu memutuskan menjadi pengamen atau pekerja seks komersial karena himpitan ekonomi.

Bagi Jessica, untuk memahami transpuan penting bagi masyarakat mempelajari ilmu Seksualitas, Orientasi, Gender, Identitas dan Ekspresi (SOGIE). Dengan memahami ilmu SOGIE, maka transpuan dan berbagai pihan gender dan orientasi seksual bukan hal yang dianggap anneh di masyarakat. Menurut Jessica, masyarakat mampu mengerti kebutuhan transpuan saja sudah cukup, sehingga transpuan bisa berekspresi sama seperti cis gender lainnya.

Senada dengan Nuning dan Jessica, Dea Safira yang merupakan aktivis feminis multimedia mengatakan bahwa perempuan sudah lama terepresi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki memenuhi segala ruang termasuk di media massa, ia memberi contoh berbagai hedline di media massa online yang narasinya menyudutkan perempuan. Maka dari itu, untuk melawan budaya yang menindas, perempuan perlu menuliskan narasinya sendiri yang berangkat dari pengalamannya sebagai perempuan. Hingga saat ini sudah banyak media alternatif yang digunakan oleh aktivis feminis, seperti instagram, youtube, website, podcast hingga zine.

Dengan adanya diskusi yang membahas mengenai ruang inklusi seperti ini, ketiga pembicara berharap agar masyarakat mampu lebih memahami keragaman masyarakat di sekitarnya, kebutuhannya serta bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, Jessica menambahkan bahwa ia berharap ada pendidikan yang setara untuk kaum transpuan agar ke depannya mereka memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya. Ketiga pembicara sepakat bahwa proses memahami adalah proses agar masyarakat bisa lebih bijak dalam menghadapi keberagaman.

Reporter: Ge Tilotama

Editor: Farid Ali Syahbana

Photo: Rizky Yoga

Berikut adalah wawancara yang digelar oleh Radio Idola 92,6 FM Semarang dalam segmen Good to Great. Menghadirkan Direktur Youth Studies Center UGM, Dr. Muhammad Najib Azca, Ph.D sebagai narasumber. Silakan disimak untuk selengkapnya:

Listen to 2018-09-17 Topik Idola – Dr. Muhammad Najib Azca byRadio Idola Semarang on hearthis.at 

Dilansir dari radioidola.com:

Kaum Millenial, Masihkah Menjadi Obyek atau akan Turut Menentukan Perpolitikan di Masa Mendatang?

Oleh Heri C. S.

Semarang, Idola 92.6 FM – Tahapan Pemilu dan Pilpres dalam hitungan hari ke depan akan memasuki masa kampanye. Namun, kini, setiap bakal caleg maupun dua pasangan peserta pilpres seolah-olah sudah mulai adu cepat dalam meraih simpati publik—khususnya kaum milenial. Kita ketahui, kaum milenial—menurut survei Saiful Mujani Riset and Consultan akan menentukan siapa yang unggul dalam kontestasi Pilpres. Ia yang paling banyak dipilih kalangan milenial berpeluang besar menjadi presiden pada 2019.

Dan, kini kita menyaksikan, kaum milenial sedang menjadi target politik lewat gimmick-gimmick budaya populer dewasa ini. Demikian amatan Direktur Youth Study Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta, Najib Azca. Menurutnya, kaum milenial menjadi objek politik. Suaranya, sangat diperebutkan.

Kaum milenial biasa dimaknai sebagai golongan orang-orang kelahiran 1980-an hingga awal 2000-an, alias kaum muda yang tumbuh di alaf ketiga ini. Dia menyarankan agar kaum muda selalu membuka mata sehingga tak diombang-ambingkan oleh dinamika politik semata. Soalnya, kaum muda sebelumnya sering diasosiasikan sebagai kaum yang apolitis. Ia tak tertarik dengan isu-isu perebutan kekuasaan, dan cenderung lebih tergerak oleh sosok-sosok idola dunia hiburan popular.

Menurut Najib, saat ini, anak muda mestinya tidak hanya menjadi objek kebijakan politik, tapi harus jadi subjek. Ini kesempatan pemuda untuk menjadi subjek pada 2019. Kalau mereka tak peduli politik, apatis, maka mereka justru menjadi bagian dari kebijakan yang akhirnya meminggirkan aspirasi anak-anak muda.

Diketahui, baru-baru ini, K-Pop menjadi salah satu budaya pop yang disasar oleh kedua kandidat sebagai upaya meraih simpatik. Super Junior (Suju)– boyband Korea Selatan yang digandrungi kawula muda Tanah Air menjadi pusat pembicaraan Jokowi dan Sandiaga Uno. Tak sampai di situ, dari segi tampilan keduanya juga mematut-matutkan dengan style anak muda—seperti memakai motor custom hingga sneakers.

Lantas, di tengah dinamika riuh ramai perebutan suara kandidat Pilpres, sudahkah para kandidat mempertontonkan adu gagasan dan program —atau justru lebih mengedepankan jargon-jargon dan sensasi yang nir-ide? Bagaimana mestinya kampanye kreatif untuk menyasar kaum milenial? Masihkah milenial menjadi obyek—atau justru mampu turut menentukan perpolitikan di masa mendatang?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Dr. Muhammad Najib Azca (Direktur Youth Studies Centre (YouSure) Fisipol UGM Yogyakarta dan Hendri Satrio (Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi)). [Heri CS]